Sabtu, 11 November 2023

SISTEM HUKUM KRATON JAWA

Pada hari Minggu, 11 Nopember 2023 diselenggarakan temu ilmiah. Fakultas Hukum UNS berdiskusi tentang sistem hukum kraton  Jawa. Mahasiswa dan pelaku budaya berdiskusi regulasi dalam perspektif sosio historis. 

Acara bertempat di Bale Marcukundha Kraton Surakarta. Dipimpin langsung oleh KGPH Hangabehi. Hadir pula GKR Timur yang disertai pengageng kerajaan. 

Hukum dan konstitusi menjadi landasan kehidupan bernegara. Dari pandangan sejarah perlu ditelusuri regulasi yang menata interaksi sosial pemerintahan. Tertib hukum selayaknya diwujudkan. Masyarakat adat tentu memiliki regulasi yang sudah turun temurun. 

Relevansinya dengan situasi mutakhir layak untuk dijadikan referensi. Misalnya prose hukum yang diterapkan dalam pemerintahan Indonesia. Referensi masa silam tentu sangat berguna dalam bidang yuridis. 

Kesadaran hukum penting untuk disadari bersama. Ambil contoh kegiatan di daerah pesisir utara Jawa. 

Lembaga Joglo Hadipuran membina loka budaya. Bersama dengan Sanggar seni Pustaka Laras menyelenggarakan acara budaya. Hari Kamis Pon, 8 November 2023 dilakukan gelar wilujengan Mahkamah Konstitusi. Mahasiswa Fakultas Hukum ini makin tahu makna budaya Jawa. 

Oleh karena itu sistem hukum Jawa bersifat empiris. 

Kesadaran ber konstitusi lahir. Dengan didukung oleh KRA Bambang Hadiningrat, menampilkan macapat. Bertema wilujengan konstitusi. Kesadaran hidup berbangsa dan bernegara dilandasi oleh hukum. Oleh karena itu undang undang dasar menjadi landasan pokok. Prisip prisip regulasi dipandang sebagai kesadaran kolektif. 

Pada jaman Paku Buwana II yang memerintah tahun 1726 -1749 sangat teratur. Supremasi hukum dijunjung tinggi. Saat sekarang telah ditetapkan juga. Misalnya saja

Mahkamah Konstitusi yang sedang menghadapi cobaan perlu perhatian dari semua warga bangsa. Seniman Sukodono Tahunan Jepara ikut berpartisipasi dengan menyajikan pendekatan kultural. 

Konstitusi kraton dirumuskan dalam metrum syair. Tembang macapat berkumandang. Syair nasionalisme berjiwa patriotisme. Agar NKRI tetap rahayu lestari. Formula Dhandhanggula MK sangat relevan, sebagai sarana edukasi. 


Tersebutlah lembaga negari, u

Mahkamah Konstitusi namanya, 

Hasil proses amandemen, 

Konstitusi yang baru, 

Dengan arah berdemokrasi, 

Tata praja dijaga, 

Supremasi hukum, 

Dijunjung rakyat aparat, 

Kebenaran keadilan dihormati, 

Ketentraman tlah datang. 


Metru Pocung Kostitusi di bawah ini sungguh menarik. Sistem hukum Jawa disajikan dengan estetika dan etika tradisional. 


Harus maklum tentang 

supremasi hukum, 

Mengatur negara , 

Menggunakan konstitusi, 

Undang -undang menciptakan rasa tenang. 


Memang perlu sikap tanpa pandang bulu, 

Hukum bernegara, 

Tak mengenal pilih kasih, 

Keadilan mendekatkan ketentraman. 


Harap patuh jika hati mau teduh, 

Memegang aturan, 

Masyarakat menghargai, 

Ketertiban mendatangkan kemajuan. 


Pesan luhur supaya hidup teratur, 

Lembaga negara, 

Ya Mahkamah Konstitusi, 

Menganjurkan kita mau mengamalkan. 

Estetika Lancaran  Konstitusi ini memberi narasi hukum. Landasan hidup masyarakat untuk membuat keselarasan. 

Undang- undang di Mahkamah Konstitusi, 

Itu tempat pengujian hukum yang tertinggi, 

Sengketa antar lembaga rampung dengan saksama, 

Para hakim bijaksana tanpa purbasangka, 

Demi bangsa negara Indonesia, 

Slalu kerja keras serta hati ikhlas, 

Semangat bersatu ke depan bisa maju. 


Pengalaman dalam hidup kebangsaan, 

Slalu muncul sikap perbedaan dan pandangan, 

Bahasa dan budaya beraneka rupa, 

Binneka Tunggal Ika itu semboyannya, 

Pancasila dasar negara kita, 

Undang Undang Dasar Empat Puluh Lima, 

Mahkamah Konstitusi pengawal konstitusi.

Publikasi hukum dilakukan lewat lembaga tradisional di kraton Surakarta. Wilujengan yang dipelopori Lokasi budaya Jepara itu berharap segera turun solusi damai. Kegiatan budaya dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nusantara makin jaya makmur luhur sempulur. Aspek adaptasi budaya amat diperhatikan. 

Mahasiswa UNS yang berjumlah 150 orang tampak semangat. Generasi muda sadar tentang kehidupan konstitusi. Fakultas Hukum UNS bekerja sama dengan Kraton Surakarta dalam rangka menggali kearifan lokal. Terutama dalam bidang yuridis yang diajarkan segera logis etis dan estetis.

Oleh: Dr Purwadi, M.Hum., Ketua LOKANTARA, Lembaga Olah Kajian Nusantara., Hp 087864404347

Tidak ada komentar:

Posting Komentar